• Selasa, 18 Agustus 2026

Ambisi Besar Prabowo Pacu Mobil dan Motor Listrik, Potensi Ratusan Miliar Dolar, hingga Tantangan Rantai Pasok

Didin Ridho, Beri-Tanya.com
- Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:37 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Kamis (13/8/2026). (Dok: Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Kamis (13/8/2026). (Dok: Sekretariat Presiden)

Untuk menggarap ruang pertumbuhan yang sangat masif tersebut, senjata utama Indonesia terletak pada penguasaan bahan baku. Indonesia menguasai sekitar 46% dari total cadangan nikel dunia. Melalui kebijakan hilirisasi berkelanjutan, rantai pasok akan diintegrasikan dari penambangan bijih nikel, pemrosesan menjadi sel baterai (battery cell), perakitan battery pack, hingga akhirnya dipasang pada lini produksi kendaraan listrik nasional.

"Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kita harus mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kita punya teknologi dan kemampuan, sehingga produk ini terjangkau dan berkualitas. Target kita bukan hanya menjadi champion di Indonesia, tetapi juga champion di tingkat regional bahkan dunia," tegas Rosan.

Kendati potensi pasar dan bahan baku melimpah, penetrasi kendaraan listrik selama ini kerap membentur dinding tebal di tingkat konsumen: akses pembiayaan (financing). Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menggarisbawahi bahwa lembaga keuangan/multifinance selama ini sangat selektif dan cenderung ragu menyalurkan kredit kendaraan listrik.

Ketua Umum Aismoli, Budi Setiyadi, menyebut ada dua pemicu utama keraguan perbankan. Pertama adalah persepsi risiko di mana ekosistem teknologi baterai dan ketahanan unit dianggap belum teruji dalam jangka panjang. Sementara harga patokan kendaraan listrik bekas secara stabil sebagaimana halnya pasar kendaraan bermesin bensin.

Menjawab hambatan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Danantara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merombak total struktur pembiayaan kendaraan listrik. Lewat koordinasi dengan institusi perbankan di bawah Danantara, pemerintah mengondisikan skema kredit khusus: suku bunga cicilan yang jauh lebih rendah, tenor yang lebih panjang, serta penghapusan uang muka menjadi DP 0%.

"Satu hal yang disampaikan Pak Prabowo adalah mengenai DP 0% dan bunga yang kecil. Hambatan utama dari dulu memang masalah pembiayaan. Jika Kemenkeu dan OJK segera menerbitkan regulasi resminya, masyarakat akan memiliki akses yang jauh lebih mudah dan makin tertarik berpindah ke motor listrik," ujar Budi Setiyadi.

Mengincar TKDN 60% pada 2027

Di balik gebrakan pasar dan insentif pembiayaan, pertanyaan krusial muncul: Seberapa siap sejatinya kapasitas industri dalam negeri dalam menopang ambisi besar ini? Aismoli menilai bahwa industri dalam negeri dasarnya telah memiliki kesiapan awal yang solid. Sejumlah raksasa konglomerasi nasional telah mengoperasikan pabrik manufaktur modern secara mandiri.

Sebut saja Polytron milik Grup Djarum yang memusatkan manufakturnya di Kudus, Jawa Tengah, serta Alva milik Grup Indika Energy di Cikarang, Jawa Barat, yang memiliki kapasitas produksi mencapai 20.000 unit per tahun. Selain itu, terdapat sekitar 10 perusahaan nasional yang telah mengantongi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian.

Meski perakitan pengereman, sasis, hingga body part sudah sepenuhnya dikuasai produsen lokal, mata rantai pasok domestik masih menyimpan celah krusial. Industri nasional hingga saat ini masih bergantung pada impor untuk dua komponen vital. Pabrikan dalam negeri baru menguasai tahap perakitan kemasan (battery packing), sedangkan sel baterainya sendiri masih diimpor dari luar negeri. Selain itu, sebagian besar unit kontrol elektronik masih mengandalkan pasokan impor, meski produsen seperti United mulai merintis pengembangannya secara mandiri.

Kendati demikian, Aismoli optimistis bahwa target pemerintah untuk mencapai TKDN minimal 60% pada tahun 2027 dapat terlampaui dengan mudah. Bahkan saat ini, beberapa fasilitas produksi berbasis di Surabaya telah sanggup menembus angka kandungan lokal di atas 70%.

Langkah terintegrasi yang digagas pemerintah—mulai dari peluncuran Molinas, persiapan pabrik mobil listrik Purwakarta-Subang 2028, insentif kredit tanpa DP, hingga pengetatan rantai pasok nikel—menandai fajar baru arah kebijakan otomotif Indonesia.

Tentu, jalan menuju kemandirian penuh tidaklah mulus. Pemerintah dan pelaku industri masih harus membuktikan bahwa mobil dan motor listrik nasional bukan sekadar proyek rakitan berkedok karya anak bangsa, melainkan produk yang benar-benar unggul secara teknologi, memiliki nilai TKDN yang tinggi, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat luas.

Jika ekosistem pembiayaan murah, infrastruktur pengisian daya, dan pasokan sel baterai lokal berhasil dirampungkan tepat waktu, Indonesia tidak hanya akan memenangi pertempuran di pasar domestik, melainkan siap berdiri tegak sebagai raksasa baru kendaraan listrik di panggung dunia.

 

Halaman:

Editor: Didin Ridho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X