Beri-Tanya.com — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan sindiran keras terhadap salah satu sekutu historis terdekatnya di Eropa, dengan menyebut Uni Kerajaan (United Kingdom) sebagai "Republik Islam Inggris" (the Islamic Republic of Britain). Pernyataan kontroversial ini menandai titik terendah baru dalam hubungan diplomatik kedua negara di tengah meningkatnya ketegangan dengan pemerintah Inggris.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu saat tampil di siniar (podcast) Israel Melech Blitzer Haim yang disiarkan pada Kamis. Kekecewaan Netanyahu dipicu oleh narasi media-media Inggris terkait kebijakan militer dan politik Israel.
Sebagai pembanding, Netanyahu memuji penulis asal Inggris Randolph Churchill atas liputannya yang dinilai "positif" saat membela Israel pada Perang Enam Hari (Six-Day War) 1967.
"Coba cari liputan seperti itu di Inggris hari ini—negara yang mungkin sudah bisa Anda sebut sebagai 'Republik Islam Inggris'," tutur Netanyahu bernada sarkastik, merujuk pada terjemahan kutipan yang dipublikasikan media-media Israel, mengutip laporan Al Jazeera.
Tak berhenti di situ, Netanyahu juga mengungkit kembali pameo politis yang pernah dilontarkan Wakil Presiden AS JD Vance pada 2022 mengenai potensi pergeseran demografis dan politik di Inggris.
"Seseorang pernah berkata bahwa republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir adalah Republik Islam Inggris," ujar Netanyahu. "Tugas kami adalah memastikan tidak ada negara seperti itu lagi yang lahir di kawasan ini, yaitu Iran."
Sindiran Netanyahu memicu reaksi keras dari kalangan pemimpin komunitas Yahudi di Inggris serta para politisi lintas partai yang menilai bahasa tersebut berbahaya dan memecah belah.
Kelompok Yahudi Britania melalui pemimpin Movement for Progressive Judaism, Rabi Charley Baginsky dan Rabi Josh Lev, mengecam keras retorika PM Israel tersebut. "Di saat kebencian terhadap anti-Semitisme, Islamofobia, dan perpecahan sosial menimbulkan ketakutan di seluruh negeri kami, bahasa seperti ini sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab," tegas mereka dalam pernyataan bersama. "Perdana Menteri Netanyahu tidak berbicara atas nama kaum Yahudi Britania. Kata-katanya sama sekali tidak mewakili kami."
Sementara Gavin Barwell, mantan Kepala Staf Prime Minister Theresa May, mengkritik sindiran tersebut sebagai bentuk "Islamofobia yang terang-terangan". Melalui unggahan di media sosial X, ia menambahkan: "Mari berharap semua orang kini membuang kepura-puraan bahwa pria ini adalah sahabat bagi Inggris."
Dinamika ketegangan diplomatik Inggris-Israel:
- 2024 - Pembekuan Negosiasi Perdagangan Bebas & Lisensi Ekspor Senjata
- 2025 - Pengakuan Resmi Negara Palestina oleh Inggris & Sekutu Eropa
- 2025 - Sanksi terhadap Pejabat Sayap Kanan Israel (Ben-Gvir & Smotrich)
- 2026 - Pengkajian Sanksi Tambahan & Larangan Impor Produk Permukiman Ilegal
Akar Keretakan: Sanksi, Palestina, dan Pergeseran Politik London
Hubungan bilateral antara Tel Aviv dan London mengalami penurunan signifikan sejak Partai Buruh (Labour Party) memenangkan pemilu dan memegang tampuk pemerintahan Inggris pada 2024.
Di bawah kepemimpinan mantan PM Keir Starmer hingga PM Andy Burnham, London mengambil tindakan diplomatik yang semakin tegas terhadap Israel. Seperti menangguhkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas (free trade agreements) serta mencabut sejumlah lisensi ekspor senjata ke Israel.
Inggris juga bergabung bersama Prancis dan Kanada dalam memberikan pengakuan resmi terhadap kedaulatan Negara Palestina. Bahkan mengikuti langkah Prancis dengan menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri sayap kanan dalam kabinet Netanyahu, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.
